Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KEDUDUKAN KUH PERDATA DI INDONESIA

 

MAKALAH
KEDUDUKAN KUH PERDATA DI INDONESIA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ulangan Tengah Semester
 Mata Kuliah Hukum Perdata

Dosen Pengampu Dr. Supriyadi, S.H., M.H.



Disusun Oleh :

ARUM ARLINA                                                       182071002

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

TAHUN AJARAN 2021/2022


 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kedudukan KUH Perdata di Indonesia.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas  Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. Fiqih Mu’amalat di IAIN Kudus. Selain itu, kami juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang hak dan milik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Fiqih Mu’amalat. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Kami  juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu prose penyusunan makalah ini.

Kami  menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini.

 

Kudus,19 Oktober 2021

 

 

Arum Arlina

 


 

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Kita semua tahu bahwa KUH Perdata kita adalah merupakan warisan hukum pemerintahan Kolonial Belanda yang pada mulanya dimaksudkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sehingga sesudah kita merdeka perlu untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap KUH Perdata tersebut. Selain itu pula KUH Perdata tersebut telah disusun dan diperlakukan mulai tahun 1848 dimana hal ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah-ubah. Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa sekarang ini di Indonesia dengan perkembangan masyarakat yang dinamis khususnya dibidang hukum, telah banyak halhal atau pun lembaga-lembaga hukum yang terdapat dalam pergaulan masyarakat yang belum diatur oleh perundang-undangan, dan telah banyak pula ketentuan-ketentuan hukum misalnya saja dari KUH Perdata yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

 

B.    Rumusan Masalah

1.     Bagaimana Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

2.     Bagimana Kedudukan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota, tapi panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes.Ppanitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Statsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini, Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut. Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan Hukum Perdata yang berkembang di Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum Perdata Belanda yang diberlakukan asas korkondansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

 

B.       Kedudukan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia Merdeka. [1]

1.      Sebelum Indonesia merdeka.

Sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah, termasuk Hukum Perdata Indonesia. Hukum Perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada masyarakat Indonesia mengenal Hukum Adat atau Hukum Agama, kemudian di Indonesia berdasarkan azas korkondansi maka dikehendaki perundang-undangan di Negara Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda (Indonesia).

Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia bersumber pada ketentuan dalam Pasal 165 Indeche Staatregeling (IS), yang membagi penduduk Hindia Belanda atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

a.       Golongan Eropa, semua orang Belanda, semua orang Jepang, semua orang lain yang di negaranya tunduk pada hukum yang sama dengan hukum Belanda, anak sah dan diakui menurut undang-undang yang lahir dari Hindia Belanda, yaitu berlaku KUH Perdata.

b.      Golongan Bumiputra berlaku Hukum Adat, yaitu hukum yang sejak dahulu sudah berlaku di kalangan rakyat yang sebagian besar belum tertulis.

c.       Golongan Timur Asing yang berasal Tionghoa, Arab, India dan lainnya yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumiputra berlaku KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)/Wetboek van Koophandel), dengan pengertian, bahwa bagi Golongan Tionghoa mengenai B.W. tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu Bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula Burgerlijke Stand tersendiri.

Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak terkenal di dalam B.W. Golongan warga negara bukan asli berasal Tionghoa atau Eropah (yaitu Arab, India dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUH Perdata, yaitu pada pokoknya hanya bagianbagian yang mengenai hukum kekayaan/harta benda (vermogensrecht), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (personen en familierecht) maupun mengenai Hukum Warisan.

Mengenai bagian-bagian hukum tersebut, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asal. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, di zaman Hindia Belanda telah ada beberapa Peraturan Eropah yang telah dinyatakan berlaku untuk Bangsa Indonesia asli, seperti[2]:

a.       Pasal 1601- 1603 lama dari KUH Perdata, yaitu perihal perjanjian (Stbl. 1879 No. 256)

b.      Pasal 1788-1791 KUH Perdata perihal hutang-hutang dari perjudian (Stbl. 1907 No. 306)

c.       pasal dari KUH Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Stbl. 1933 No. 49).

Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk Bangsa Indonesia, seperti Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen (Stbl. 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (Stbl. 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717). Ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya, Undang-Undang Hak Pengarang (Autheurswet tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Stbl. 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (Stbl. 1938 No. 523) dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Stbl. 1938 No. 98).

Pembedaan sebagaimana dimaksudkan, dapat diartikan erat hubungannya dengan sejarah dan sisasisa politik masa lampau dari Penjajahan Kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sementara itu dalam penamaan istilahnya, konsorsium ilmu hukum, mempergunakan istilah Hukum Perdata ditujukan untuk KUH Perdata dan Hukum Adat untuk Hukum Perdata Adat. Kenyataan ini dapat diartikan, bahwa dibidang Hukum Perdata terjadi dualisme, di mana untuk golongan Erofah diberlakukan KUH Perdata, sebaliknya untuk golongan Bumi Putera diberlakukan Hukum Adat mereka.

 

2.      Setelah Indonesia merdeka

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945.[3] KUH Perdata Indonesia sebagai induk Hukum Perdata Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang baru maka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Aturan Peralihan maka masih diberlakukan Hukum Perdata tersebut di Indonesia. [4]

Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undangundang. Namun sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh, karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-undang Pokok Agraria. Soepomo pernah mengemukakan dan mengingatkan dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1947, “bahwa hukum dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri, maka Hukum Perdata Nasional nantinya harus pula dapat menyesuaikan dirinya dengan cita-cita nasional menurut aspirasi Bangsa Indonesia”. Dalam menanggapi perkembangan Hukum Perdata dewasa ini perlu diarahkan kepada arus pembawaan jiwa dan kebudayaan nasional menuju kepada penemuan Hukum Perdata Nasional yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tindak-tindak perdata, baik yang bersifat dan beraliran barat maupun yang bersendi kepada norma-norma kebudayaan timur” Beranjak dari pendapat ahli hukum tersebut, hal ini dapat diartikan Buku Ajar Hukum Perdata - Yulia 20 bahwa “adanya harapan agar para penerus bangsa ini untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsanya disamping tetap memperhatikan pergaulan dengan bangsa lainnya.

Dikatakan demikian, karena berbagai produk peraturan-peraturan peninggalan penjajahan Belanda, seperti KUH Perdata, KUH Dagang, dapat dikatakan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, walaupun sebenarnya telah ada berbagai produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara, seperti Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, Undang-udang Hak Tanggungan Atas Tanah dan bendabenda yang ada di atas Tanah No. 4 Tahun 1996, Undang-undang Jaminan Fiducia No. 42 Tahun 1999, Undangundang Yayasan No. 16 Tahun 2001, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 dan lain-lain. Adanya ketentuan-ketentuan di atas dan peraturan lainnya sangat berpengaruh terhadap keutuhan ketentuan peninggalan penjajahan dan oleh karenanya keadaan itu janganlah membuat bangsa ini terbuai dengan adanya Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang dibuat tanpa batas yang jelas dan tegas tentang saat kapan berakhirnya.

Mencermati keadaan tersebut, Sahardjo sewaktu menjadi Menteri Kehakiman RI pada Tahun 1962 memunculkan suatu gagasan yang diajukan dalam rapat Badan Perancang Hukum Nasional (BPHN) menyarankan bahwa “khusus KUH Perdata tidak lagi sebagai undangundang, melainkan sebagai dokumen saja yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum yang tidak tertulis”. Selanjutnya gagasan Sahardjo, dikemukakan lagi dalam Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) di Yogyakarta Tahun 1962 melalui prasaran Mr. Wirjono Prodjodikoro dengan judul “Keadaan Transisi dari Hukum Perdata Barat”, di mana isi prasaran tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut[5]:

a.       Peraturan dari zaman Belanda yang sekarang masih berlaku dan belum dicabut, sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat Indonesia saat ini;

b.      Mempertanyakan; “apakah KUH Perdata harus menunggu dicabut dulu, untuk memberhentikan berlakunya sebagai Undangundang di Indonesia”;

c.       Gagasan Sahardjo, untuk menganggap KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang tetapi hanya sebagai dokumen yang berisi hukum tidak tertulis saja, adalah sangat menarik. Artinya dengan menganggapnya sebagai dokumen, para hakim akan lebih leluasa untuk mengenyampingkan pasal-pasal KUH Perdata yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional;

d.      Karena KUH Perdata hanya tinggal sebagai pedoman saja, maka demi kepentingan hukum dia perlu secara tegas dicabut. Pencabutannya tidak perlu dengan suatu undang-undang, tetapi cukup dengan suatu pernyataan saja dari pemerintah atau Mahkamah Agung.[6]

 


 

 

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

KUH Perdata kita adalah merupakan warisan hukum pemerintahan Kolonial Belanda yang pada mulanya dimaksudkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sehingga sesudah kita merdeka perlu untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap KUH Perdata tersebut.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Statsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini, Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia Merdeka.

B.    Saran

Penulis berharap dengan makalah ini, pembaca dapat mengenal lebih jauh tentang hak dan milik  .Semoga pembaca mendapatkan banyak manfaat.. Kritik dan saran kami harapkan agar makalah ini menjadi lebih baik.


 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Fricilia Eka Putri, Kedudukan dan kekuatan Hukum Kontrak ditinjau dar Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata, Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015

 

Devi Setiyaningsih dan Ambar Budhisulistyawati, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorendum Of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan), Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020

 

 



[1] Fricilia Eka Putri, Kedudukan dan kekuatan Hukum Kontrak ditinjau dar Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata, Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015, Hal 37

[2] Devi Setiyaningsih dan Ambar Budhisulistyawati, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorendum Of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan), Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal 172

[3] Ibid., Hal 73

[4] Ibid., Hal 78

[5] Ibid., Hal 190

[6] Ibid., Hal 192